Gandeng BKPM RI, Apkasi Bahas RUU Ciptaker

Gandeng BKPM RI, Apkasi Bahas RUU Ciptaker

Tanah Bumbu (FM) – Secara sambungan virtual, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal RI membahas Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan secara virtual yang diikuti Bupati se Indonesia tersebut, juga dihadiri Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Assisten Pemerintahan dan Kesra, Hj Mariani di ruang Digital Live Room Kantor Bupati, Selasa (13/10/20).

Direktur Ekskutif Apkasi Salman Simandora mengatakan, Apkasi merupakan mitra Pemerintah sedari awal sedang mencermati susunan RUU CIptaker.

Ditengah pembahasan Legislatif, Apkasi bersama anggota lainnya melakukan webinar yang menghadirkan Ketua DPR RI guna memberikan masukan, rekomendasi kepada DPR RI terkait hal yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Apkasi juga membahas RUU Ciptaker dengan 3 Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya guna memberikan masukan dan rekomendasi yang sama.

“Masukan, rekomendasi yang sama adalah agar Pemerintah Pusat tidak menarik kewenangan yang selama ini digaungkan oleh daerah, termasuk retribusi dan perijinan dasar usaha,” ungkapnya.

Sebelum RUU ini disahkan menjadi Undang Undang, pihaknya mendapatkan arahan dari Ketua Umum Apkasi, dimana kewenangan terkait perijinan ini menjadi pertanyaan besar atas sejauhmana kewenangan Pemerintah Daerah dengan RUU Ciptaker ini.

“Semoga dengan dialog dan silaturrahmi ini, menjadi jelas dan semua mendapat jawaban sesuai yang diharapkan,” ucapnya.

Ditambahkannya, Apkasi sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan naasonal, pada dasarnya mendukung setiap undang undang yang berlaku di Negara ini.

“Dengan terbitnya Undang Undang Cipta Kerja, kami mengharapkan hal itu sebagai pedoman dalam memfasilitasi investasi serta memperluas lapangan kerja sekaligus mendorong pengembangan UMKM dan Koperasi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia menjelaskan, salah satu fokus UU Ciptaker yakni, untuk mewadahi jumlah tenaga kerja dalam negeri yang terus bertambah. Tercatat Indonesia kini punya tenaga kerja eksisting sebanyak hampir 7 juta orang.

Adapun angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan Perguruan Tinggi mencapai 2,9 juta orang. Sedangkan sebanyak 3,5 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kini terkena aksi pemutusan hubungan kerja akibat Covid 19.

“Tetapi menurut data dari Kadin dan Hipmi, itu kurang lebih sekitar 5-6 juta. Kalau dihitung total,itu sekarang ada sekitar 15 juta (tenaga kerja). Inilah yang harus kita siapkan lapangan pekerjaannya,” ungkap Bahlil.

Secara aturan undang undang, Pemerintah disebutkan wajib memfasilitasi lapangan kerja bagi 15 juta orang tersebut. Tapi, iya menambahkan, tidak mungkin seluruhnya bisa diterima sebagai PNS, Karyawan BUMN atau TNI Polri.

Maka harus dilakukan terobosan. Terobosannya tak lain dan tak bukan adalah bagaimana bisa mendatangkan investor untuk menanamkan modal.

“Penanaman modal ini jangan diartikan hanya untuk yang besar saja. Sekarang kami diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk UMKM juga diurus, tidak hanya asing tapi juga dalam negeri,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pembahasan RUU Ciptaker tersebut dipandu Juru Bicara BKPM RI Tina Talisa, dengan menghadirkan Pakar Otonom Daerah Profesor DR Riyas Rasid dan Ketua Apkasi Abdullah Azwar Anas. (Rel)

redaksifm

redaksifm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *