Pemkab Tanbu Ikuti Rakoor Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

Pemkab Tanbu Ikuti Rakoor Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

Tanah Bumbu (FM) – Bertempat diruang Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu, Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Regulasi Omnibus Law digelar secara virtual, Rabu (14/10/20).

Rapat yang dihadiri Menko Polhukam Machfud MD, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, juga diikuti Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Tanah Bumbu, mewakili Bupati dihadiri oleh Assiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hj Mariani.

Menurut Machfud, alasan Pemerintah membuat Omnibus Law adalah untuk menyederhanakan regulasi.

Selama ini tak jarang satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Proses pembahasan RIU Ciptaker ini lanjutnya, antara lain penyusunan RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah, sesuai dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2020.

Pembahasan substansi dilakukan pada level Kebijakan (sidang kabinet/ratas), Rapat Koordinasi dan Level Kementerian Lembaga.

Pembahasan melibatkan stake holder dan masyarakat, Asosiasi Usaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi, Pengamat/Ahli, LSM dan Komponen Masyarakat lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM melakukan Pengharmonisasian Substansi dan Legal Drafting RUU Ciota Kerja.

Pemerintah secara berjalan menyampaikan perkembangan pembahasan dan substansi RUU Ciptaker kepada masyarakat melalui media televisi, cetak dan online.

Presiden menyampaikan RUU Ciptaker kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-06/Pres/02/2020 Tertanggal 7 Pebruari 2020.

Menko Perekonomian bersama Menteri terkait menyampaikan Surat Presiden dan naskah RUU Ciptaker kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI tanggal 12 Pebruari 2020.

Dan secara khusus untuk Substansi Ketenagakerjaan, dilakukan pembahasan kembali dalam forum tripartit Nasional Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Kadin/Apindo. (Rel/RD)

redaksifm

redaksifm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *