Penjelasan Sekda Torut Tentang Rakor Pengawasan Akuntabilitas Penanganan COVID-19.

Penjelasan Sekda Torut Tentang Rakor Pengawasan Akuntabilitas Penanganan COVID-19.

Toraja Utara — Fajarmetronews.com. Sekertaris Daerah kabupaten Toraja Utara, Rede Roni Bare M.Pd mengikuti rapat koordinasi Pengawasan (rakorwas) terkait Pengawasan Akuntabilitas Penanganan COVID-19.

Rakor yang digelar secara virtual yang diikuti Bupati/Walikota tersebut dibuka Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah, Selasa (30/06/2020 ) sekira pukul 13.30 Wita.

Gubernur memimpin rakor di ruang rapim Gubernur Sulawesi Selatan sementara Sekertaris Daerah (sekda) Toraja Utara di ruang rapat pimpinan kantor Gabungan Dinas marante.

Sekda Rede Roni Bare menjelaskan, Dalam rakor selain membahas isu terkini terkait penanganan COVID-19 masing-masing daerah sekaligus penandatanganan MoU oleh Pemrov Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait penanganan masalah hukum dan bidang perdata tata usaha.

Sementara di lingkup Pemda Torut Rapat Koordinasi Pengawasan Akuntabilitas Penanganan COVID-19 ini diikuti di antaranya sekda Torut, Kapolres Toraja Utara, Kasat Reskrim Polres Toraja Utara, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan serta Juru bicara covid-19 Torut.

Menurut sekda Torut , Gubernur sulsel menyinggung kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan masih terus ada. Dan pihaknya berharap sinergitas dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 .

“Gubernur meminta supaya memastikan warga yang hendak ke daerah lain supaya betul-betul diperiksa kesehatannya, agar virus tersebut tidak tersebar ke daerah- daerah” kata Rede Roni.

Lanjut Rede Roni mengatakan yang bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 bukan karena besarnya anggaran yang kita pakai tapi yang terpenting adalah besarnya kesadaran kita bersama-sama.
KPK juga berharap kepada seluruh Pemerintah se-Sulawesi Selatan agar menggunakan anggaran penanganan COVID-19 betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai terjadi penyalagunaan anggaran.

” ya gubernur berharap penggunaan anggaran terkait dengan Jaring Sosial tidak dijadikan alat politik ” tutup sekda.
(sal)

redaksifm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *