Seia Sekata, 2 Wakil Rakyat Kaltim Asal Toraja: Hindarilah Money politic.

Seia Sekata, 2 Wakil Rakyat Kaltim Asal Toraja: Hindarilah Money politic.

KALTIM (fajarmetronews.com) – Politik uang sebenarnya bisa dihindari. Namun tanpa upaya maksimal menghapuskannya, Pilkada di Toraja 2020,  nampaknya Tetap menjadi lahan transaksi suara.

Demikian ucapan yang Terlontar Dari Drs. Yakop Manika Dan Simon Sulean Wakil Rakyat Kal-tim Asal Toraja saat Fajarmetro Menyambangi Keduanya.

Sunaryo Tertawa lebar ketika ditanya awak media mengapa akan menerima uang jika Calon Bupati memberikan.

“Saya tahu, mungkin dia nanti korupsi biar uangnya kembali. Tapi kalau nggak terima sekarang, nanti kalau sudah jadi, dia lupa pada kita,” ujarnya memberi alasan.

Politik uang itu seperti gas dari perut, tercium baunya tetapi tidak kelihatan. Ini adalah masa dimana banyak bantuan turun ke masyarakat. Pengeras suara, seperangkat tenda, hingga perbaikan gang atau saluran air. Sebagai Timbal balik, warga menyerahkan suaranya ke Cabup bersangkutan. Tidak ada bukti pembayaran dan jaminan pemberian suara. Hanya saling percaya.

Namun, ada juga yang tak mau melakukan Hal itu. Semisal Yakop Manika Dan Simon Sulean Wakil rakyat Asal Toraja saat maju sebagai Caleg DPRD  Provinsi Kal-tim dari Partai PDI dan Hanura. Dia mengaku yakin dengan pilihan strateginya dan konsisten sampai selalu mengajak rekan-rekannya bermain politik bersih. Namun Yakop dianggap terlalu idealis.

“Saya bilang ke kawan-kawan, kalau idealisme ini sama dengan tidak terpilih, maka saya siap dengan resiko ini. Saya Caleg yang Kansnya Besar, Tetapi saya idealis, bisa saja tidak jadi. Kalau idealisme ini resikonya tidak jadi, maka saya ambil resiko ini,” kata Yakop kepada fajarmetro.

Meski mengaku optimis, Simon mengaku situasi masyarakat pemilih saat ini memprihatinkan. Caleg menghadapi kondisi rawan politik uang. Mereka juga harus bersaing dengan Caleg dari 16 partai peserta Pemilu. Dalam proses kampanye, isu-isu Caleg juga Tidak kalah gaungnya dari isu Pilpres. Di Partai Hanura kata Simon  dalam seminggu rata-rata setiap Caleg menghadiri hingga 15 forum pertemuan dengan pemilih. Forum ini menjadi ajang edukasi sekaligus memberi pemahaman betapa bahayanya politik uang.

“Saya lebih suka bertemu dengan ibu-ibu dari pada bapak-bapak. Karena ibu-ibu lebih mudah tersentuh hatinya. Bisa diajak merenung, lima tahun sekali memilih tetapi tidak ada hasilnya. Saya ceritakan bagaimana seharusnya politik itu. Banyak yang mendukung, dan mau menjadi tim relawan. Saya percaya, kalau kita niatnya sudah bagus, pengen ketemu orang baik, di lapangan ketemunya orang-orang baik,” kata Simon Sulean.

Kuncinya, kata Simon  ada konsensus bersama antar partai untuk menyelenggarakan Pemilu bersih. Jika partai dan Calon memiliki kesamaan sikap, masyarakat tidak akan apatis lagi.

“Iklim apatis itu karena satu dua Calon atau partai melakukan politik uang, sedangkan yang lain susah payah berkampanye. Memang belum bisa di Pemilu 2019 ini, tetapi ke depan kalau dari seluruh partai menghindari atau tidak menggunakan politik uang, kita optimis kampanye akan ditekankan pada jualan program,” kata Simon.

Selain itu, Simon juga menggaris bawahi, bahwa Calon tidak bisa muncul secara instan. Dia harus memiliki investasi sosial sebelum berkiprah di politik. Calon berusia muda didorong untuk menjadikan Pemilu 2020 ini sebagai wahana belajar. Mereka bisa menyiapkan diri dengan peran sosial lebih besar di masyarakat dalam lima tahun ke depan, sebelum berlaga lagi di 2025.

Selain peran sosial, popularitas juga penting dimiliki. Yakop Manika menekankan para Calon agar memiliki daya tarik bagi media. Popularitas bisa dibantu dengan publikasi melalui media massa. Langkah ini memang tidak mudah, tetapi penting.

Terkait politik uang, kata Yakop setiap daerah memiliki potensinya. Masalahnya adalah ada pihak pemberi dan penerima. Ada juga yang terus terang meminta. Isu ini masih menjadi perhatian besar bagi Bawaslu, terutama karena proses pembuktiannya tidak sederhana.

Faktor lain yang membuat praktik ini susah dibasmi adalah karena pelapor harus siap bersaksi secara terbuka dan memiliki bukti cukup. Soal identitas pelapor ini menjadi polemik, karena kadang justru pelapor mendapat respon negatif dari tetangga sendiri karena dianggap tak kompak menjual suara.

“Money politics itu belum diakui sebagai kejahatan luar biasa. Saat ini kami berupaya, kami advokasi agar money politic menjadi kejahatan luar biasa, karena akan berimplikasi yang lapor identitasnya bisa dirahasiakan atau mendapat perlindungan. Ada pengalaman di Kal-Tim, yang lapor justru dikucilkan dan dibenci masyarakat, dia kemudian tidak diikutkan dalam kegiatan sosial,” kata Yakop

Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 285 dan 286 sudah mengatur upaya pencegahan praktik politik uang. Ada sanksi pembatalan , dan pembatalan penetapan calon  sebagai calon terpilih jika melakukan praktik ini. Sayangnya, aturan itu terkendala banyak faktor dan seolah tak pernah dianggap ada.

(sal)

 

redaksifm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *