Peran BPS Gereja Toraja Terhadap Money Politik

Peran BPS Gereja Toraja Terhadap Money Politik
gambar ilustrasi/net

Ketika saya singgah minum kopi di salah satu warung, nampaklah orang berbincang-bincang agak serius dan seorang berkata; “kenapa daerah kita ini tidak berkembang sesuai harapan kita!”.  Kemudian yang lain menjawab; “harapan apa bos”, lalu disambar dengan yang lain; “iyalah kita mau ada perubahan pembangunan dan dan perbaikan ekonomi kita yang percayakan dengan anggota Dewan yang terhormat”, lalu seorang ibu berkata; “pak Dewan kita tidak kompeten mungkin tidak tahu kerja atau malas tahu dengan nasib kita”. Seorang bapak dengan bijak menjawab;”  ya..kita nikmatilah saja karena kita juga yang memilih itulah dulu saya katakan kenapa kita memilih dengan cara yang salah, andakah sudah menerima uang jadi anda sudah dibeli”. Seringkali kita mendengar keluhan masyarakat demikian yang mengelitik saya tapi ini merupakan lingkaran setan yang membelit dan kalau ini tidak diberantas maka bisa mendarah daging dan masyarakat sudah semakin maklum…

Lanjut pembicaraan diwarung tadi ada yang nyentil itu tugas PANWASLU tapi bagaimana mereka terbatas juga belum lagi belum pasti apakah itu masuk kateori PIDANA jadi rumit, lalu bagaimana dengan BPS gereja Toraja, yang lain menjawab; “apakah BPS sudah berbenah diri karena saya dengar mereka terkadang telibat secara tidak langsung”. Bapak tadi menjawab lagi; tidak semua mungkin hanya segelintir tapi tidak disadari mungkin seharusnya kita masih bisa menyandarkan kepercayaan kepada mereka dengan menyampaikan dalam khotbah yang dikaitkan dengan ayat yang di Alkitab dan pemahaman bahwa tidak mungkin seseorang mengeluarkan uang kalau tidak mau dikembalikan dengan cara yang salah dan Dewan seperti ini menjunjung materi dalam segala hal tapi apakah dia berkomitmen atau kompeten dalam membuat produk regulasi, melakukan pengawasan atau pengendalian atau mengarahkan daerah ini sebagai fungsi Legislatif saya kurang tahu pasti. Saya juga berpikir apakah ini yang dinamakan Money Politik. Untuk menentukan nasib daerah ini tentu kita boleh mengorbankan kenikmatan sesaat dengan satu periode masa tugas Dewan. Ada yang berpikir daripada saya memilih yang itu atau ini kemudian tidak dapat apa-apa saya juga tekadang kita terlupakan kalu sudah duduk di tempat yang empuk itu, kalu kita bijak bukan apa untuk saya tapi apa untuk daerah saya yang tentunya kita ada didalamnya sebagian bagian yang merasakan pembangunan lalu kita memilih yang pantas karena pribadi yang bertanggung jawab, berkomitmen serta jujur, mempunyai visi, ada hasil kerjanya, ide-idenya masuk akal atau realistis dengan daerah ini yang lebih penting mau hadir sebagai pelayan bukan sebagai Big Bos yang melihat orang sebagai rendahan mereka, membuat sesuatu semaunya saja.

Apa perbedaan Money Politik dan Cost Politik?. Seringkali mendengar keduanya itu, Money politics (politik uang) yaitu sebuah proses didalam politik yang membeli suara rakyat atau pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang. Hal ini sangat tidak dibenarkan didalam sebuah proses pemilihan umum, baik dalam pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan umum presiden sekalipun, sedangkan Cost Politik Dana politik harus ada untuk membeli spanduk, poster, baju kampanya, bendera kampanye dan bahkan untuk mebuat iklan di media massa atau TV sekalipun. Mungkin sang calon anggota dewan harus mengeluarkan biaya transportasi, membuat kartu nama barang cetakan untuk menjelaskan ide dan programnya. Yang pasti semua pengeluaran itu untuk keperluan sang calon itu sendiri, pada batas kewajaran yang seharusnya bisa dibiayai oleh calon mana saja dengan standar kehidupan rata-rata. Ini yang saya pahami sebagai biaya politik (cost of politic) walaupun ada ketentuan oleh KPU untuk pemasangan atribut sekarang dibatasi dan dibuatkanoleh KPU berupa Baliho.

Fenomena politik uang adalah peralihan mekanisme pilkada oleh DPR dan DPRD menjadi pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang (money politics), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Menurut Wikipedia Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan, dimana itu pelanggaran terhadap, UU Pemilihan Umum Pasal 73 ayat 3 Tahun 1999 berbunyi:”Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Biaya yang dikeluarkan pada Pileg atau Pilkada, adalah membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosinya pasca pemilihan, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat luas. Situasi ini pula yang belakangan melahirkan perilaku korup guna mengembalikan hutang-hutang semasa pemilihan.

Sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya sikap dan keterlibatan kita dalam ranah politik? Pemahaman yang benar terhadap kebenaran ini akan membantu kita untuk melihat bahwa politik hanyalah sebuah cara yang Allah gunakan untuk menggenapi kehendak-Nya. Meskipun orang-orang jahat menyalahgunakan kekuasaan politik mereka, yang memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang jahat, namun Allah memakainya untuk kebaikan, karena Dia turut bekerja “dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah” (Rm 8:28).

Ada sebuah pendapat bahwa “agama dan politik tidak bisa menyatu.” Apakah pendapat itu benar? Dapatkah kita memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan iman Kristen kita? Jawabannya adalah tidak bisa. Alkitab menyatakan dua kebenaran mengenai sikap kita terhadap politik dan pemerintahan. Orang-percaya, di sepanjang jaman telah hidup dan bahkan semakin bertambah, di bawah pemerintahan yang antagonis, penuh penindasan dan tak beriman. Hal ini benar-benar terjadi pada orang-percaya mula-mula yang, meskipun berada di bawah rezim politik yang tidak memiliki belas kasihan, tetap dapat memelihara iman mereka di bawah tekanan budaya yang sangat besar.

Sebagai orang Kristen, kita diberikan amanat untuk mengabarkan Injil Kristus dan berkhotbah untuk menegur dosa di jaman ini. Sebuah budaya hanya bisa berubah jika hati para individunya telah diubahkan oleh Kristus. Disini peran BPS sangat dibutuhkan melalui khotbah-khotbah menghimbau jemaatnya dalam mengantisipasi Politik Uanga dalam masyarakat.

Pemuda Gereja melakukan langkah besar dalam deklarasi dengan tema besar PPGT Klasis Sa’dan Ulusalu Say No to Money Politics ini dilaksanakan pada Rabu, 22 Agustus 2018. Deklarasi ini dibacakan oleh Ketua Klasis, Esron Manginta dalam Konferensi Klasis II PPGT Sa’dan Ulusalu. Konferklas II ini sendiri dihadiri oleh oleh semua utusan PPGT dari jemaat-jemaat se-Klasis, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Verifikasi Klasis, serta Pemerintah Lembang. Konferklas berlangsung selama dua hari, 21-22 Agustus 2018. Juga PGI mengingatkan agar gereja tidak terjebak dalam jerat money politic atau politik uang yang rentan dalam setiap kesempatan Pileg/Pilkada. Apalagi penyelenggaraan Pileg/Pilkada dilakukan mendekati hari Natal. Politik uang adalah dosa. Dan agama, dosa, supaya keras. Politik uang merupakan pembodohan rakyat dan merusak substansi demokrasi kita

Melakukan pendidikan politik kepada warga jemaat agar mereka paham tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum. Saat pendidikan politik tersebut juga diajadikan momen untuk kampanye menolak politik uang dan jangan tergoda oleh tawaran suap serta kedepankan integritas dan moralitas

BPS adalah unsur yang terdepan dalam penanggulangan praktik politik uang yang menngajak semua pihak terlibat dan mau yang dilandasi adanya keinginan untuk menghapuskannya. Seorang calon seharusnya mampu menawarkan dirinya kepada rakyat secara elegan, jujur dan berintegrasi agar rakyat dapat memberikan kepercayaan kepada mereka dengan sukarela tanpa melibatkan janji-janji bohong apalagi materi atau uang yang mengesankan bahwa kepercayaan rakyat bisa dibeli putus oleh oknum calon anggota DPR/DPRD

Politik uang adalah kejahatan yang mencederai demokrasi, sedangkan masyarakat merupakan salah satu elemen yang menyukseskan proses demokrasi. Harapan kami, masyarakat ini berpartisipasi (menyukseskan pemilu) dan tidak tergoda, harus berani menolak politik uang.

Ahok adalah figure pemimpin yang tidak terkontaminasi dengan permainan yang berkaitan denga uang…apakah kita harus menyewa ahok sebagai konsultan atau untuk memimpin daerah kita ini agar harapan harapan seperti di warung kopi tadi bisa tercapai, anda sendiri yang menjawabnya.

Oleh J S S (Pemerhati Masyarakat Toraja)

 

redaksifm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *